TAKENGON (SJN.Com) — Aliansi Masyarakat Gayo (AMG) mulai menyoroti serius persoalan akses masyarakat terhadap pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui Bank Syariah Indonesia (BSI).
AMG mengaku menerima banyak pengaduan masyarakat yang mengeluhkan proses pengajuan pembiayaan yang dinilai berbelit, persyaratan yang sulit dipenuhi, serta penerapan aturan yang menurut masyarakat justru semakin menjauhkan mereka dari akses permodalan.
Lebih serius lagi, AMG menyebut terdapat dugaan ketidakadilan dalam proses pemberian pembiayaan KUR, termasuk dugaan adanya pihak tertentu yang memperoleh kemudahan atau prioritas dibandingkan masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Atas persoalan tersebut, AMG menyatakan telah mengantongi sejumlah bukti awal dan dokumen pengaduan masyarakat yang akan dibawa dalam forum audiensi.
AMG menegaskan tidak ingin melakukan penghakiman sepihak. Namun, keberadaan sejumlah bukti tersebut dinilai cukup menjadi alasan bagi pemerintah untuk membuka ruang klarifikasi secara terbuka bersama pihak BSI.
“Kami punya bukti dan pengaduan masyarakat. Kami tidak ingin membuat tuduhan liar, tetapi persoalan ini juga tidak boleh dianggap angin lalu. Karena itu kami akan menyurati pemerintah agar memfasilitasi audiensi bersama BSI. Di sana semua akan kita buka dan kita minta penjelasan secara terang,” tegas AMG.
Menurut AMG, persoalan ini tidak boleh dilihat hanya sebagai urusan antara calon nasabah dengan pihak perbankan. KUR merupakan instrumen kebijakan pemerintah yang bertujuan memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha, sehingga implementasinya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
AMG juga mengingatkan, ketika masyarakat kesulitan memperoleh pembiayaan formal, mereka akan mencari jalan lain. Pinjaman online dan kredit harian dengan beban pembayaran tinggi menjadi pilihan yang akhirnya justru dapat menjerat masyarakat dalam persoalan utang.
“Jangan sampai rakyat yang seharusnya dibantu melalui program pemerintah justru terdorong masuk ke pinjaman yang mencekik. Kalau akses pembiayaan formal dibuat terlalu sulit, pertanyaannya sederhana: sebenarnya program ini dibuat untuk siapa?” ujar AMG.
AMG meminta pemerintah tidak bersikap pasif. Jika seluruh mekanisme KUR telah berjalan sesuai ketentuan, maka transparansi harus menjadi jawaban. Namun apabila ditemukan adanya penyimpangan, diskriminasi, atau praktik yang tidak sesuai aturan, AMG meminta dilakukan evaluasi dan tindakan sesuai ketentuan.
AMG menegaskan, yang mereka tuntut bukan keistimewaan bagi masyarakat, melainkan kesetaraan akses dan transparansi.
“Kalau memang ada aturan, tunjukkan aturannya. Kalau ada alasan penolakan, jelaskan alasannya. Dan kalau ada dugaan pihak tertentu mendapatkan prioritas, mari kita periksa bersama berdasarkan data. Masyarakat berhak mendapatkan jawaban,” tegas AMG.
Surat permohonan audiensi tersebut rencananya akan disampaikan kepada pemerintah dalam waktu dekat. AMG menyatakan siap membawa sejumlah pengaduan dan bukti awal untuk dibahas secara terbuka dalam forum tersebut.
Bagi AMG, persoalan ini bukan sekadar tentang KUR, tetapi tentang bagaimana memastikan kebijakan yang menggunakan nama kepentingan rakyat benar-benar sampai kepada rakyat yang membutuhkan.
