Takengon (SJN.Com) –Senin 30 Maret 2026.Di tengah upaya percepatan penanggulangan bencana hidrometeorologi di Aceh Tengah, muncul bayang-bayang persoalan yang tak kalah serius dari bencana itu sendiri,krisis kepercayaan terhadap kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan tim verifikasi penerima bantuan.
Isu ini bukan sekadar riak kecil,Ia tumbuh dari keresahan masyarakat yang mulai mempertanyakan arah dan masa depan sistem penyaluran bantuan.
Di satu sisi, pemerintah terus menggelontorkan berbagai jenis bantuan mulai dari bantuan pembersihan rumah, Dana Tunggu Hunian (DTH), bantuan pemulihan ekonomi, Jaminan Hidup (Jadup), hingga Hunian Sementara (Huntara).
Namun di sisi lain, distribusi bantuan itu justru memunculkan tanda tanya besar.
Ke depan, jika persoalan ini tidak segera dibenahi, potensi konflik sosial diperkirakan akan semakin meluas.
Indikasi ketidaktepatan sasaran di mana masyarakat terdampak justru tidak menerima bantuan, sementara yang tidak terdampak malah tercatat sebagai penerima menjadi bom waktu yang dapat merusak tatanan sosial di tingkat kampung.
Lebih jauh lagi, ketidaksesuaian data dengan indikator penerima manfaat yang telah ditetapkan membuka celah terhadap dugaan lemahnya sistem verifikasi.
Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menggerus legitimasi pemerintah daerah di mata publik, terutama dalam penanganan bencana yang seharusnya menjunjung tinggi prinsip keadilan dan transparansi.
Di sejumlah desa, ketegangan antara masyarakat dan aparatur kampung mulai terlihat.
Perdebatan, bahkan konflik terbuka, muncul akibat kecemburuan sosial yang semakin tajam.
Jika tidak ada langkah korektif, situasi ini berpotensi berkembang menjadi krisis sosial yang lebih luas, terlebih jika dikaitkan dengan dugaan adanya kepentingan politik lokal yang ikut memengaruhi distribusi bantuan.
Ironisnya, temuan di lapangan juga menunjukkan adanya desa yang relatif tidak terdampak, namun justru tercatat menerima bantuan dalam jumlah signifikan.
Fenomena ini semakin memperkuat persepsi publik bahwa sistem pendataan dan verifikasi masih jauh dari kata akurat.
Ke depan, publik berharap adanya reformasi menyeluruh dalam tata kelola penanggulangan bencana di Aceh Tengah.
Transparansi data, keterbukaan informasi, serta pelibatan masyarakat dalam proses verifikasi menjadi kunci untuk memulihkan kepercayaan.
Jika tidak, maka bukan tidak mungkin, bencana yang semula bersifat alamiah akan berubah menjadi bencana sosial yang dampaknya jauh lebih panjang dan kompleks.
