TAKENGON (SJN.Com) — Pelaksanaan tes urine secara massal kerap menjadi sorotan publik dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPD Gerakan Anti Narkotika Nasional (GANNAS) Kabupaten Aceh Tengah, Yusra Effendi, menegaskan bahwa hasil tes urine positif tidak serta-merta dapat langsung menggiring seseorang menjadi tersangka atau menjeratnya ke ranah pidana penjara.
Yusra menjelaskan, dalam kerangka hukum positif di Indonesia, mekanisme pembuktian tindak pidana diatur secara ketat untuk melindungi hak-hak warga negara dari tindakan sewenang-wenang.
BerdasarkanPasal 235 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP
sebuah proses hukum memerlukan minimal dua alat bukti yang sah serta keyakinan hakim.
“Hasil tes urine yang dikeluarkan oleh laboratorium pada dasarnya dikategorikan sebagai surat atau petunjuk pendukung, bukan alat bukti utama yang berdiri sendiri untuk memenjarakan seseorang,” ujar Yusra, Kamis (29/10/2026).
Ia menambahkan, tanpa adanya barang bukti fisik yang sah—seperti kepemilikan atau penguasaan narkotika saat tertangkap tangan—pemeriksaan urine murni merupakan indikator awal atau skrining medis untuk mendeteksi riwayat konsumsi seseorang.
Lebih lanjut, merujuk pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, posisi hukum bagi seorang penyalah guna atau pecandu murni ditekankan pada pendekatan rehabilitasi medis dan sosial, bukan langsung dijatuhi sanksi pemenjaraan.
Oleh karena itu, GANNAS Aceh Tengah mengingatkan agar setiap penegakan hukum terkait penyalahgunaan narkotika tetap berjalan secara profesional, proporsional, dan sesuai dengan prosedur hukum acara yang berlaku tanpa mengabaikan asas praduga tak bersalah.
Redaksi
