REDELONG (SJN.Com) — Tekanan terhadap DPRK Bener Meriah kian datang. Tokoh muda, Nasri Gayo, secara terbuka menantang lembaga legislatif itu untuk berhenti bicara tanpa tindakan terkait temuan Panitia Khusus (Pansus) soal anggaran bencana.
Menurutnya, satu-satunya cara membuktikan keseriusan DPRK adalah dengan segera menyurati Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan mempublikasikan bukti surat tersebut ke publik. Tanpa itu, semua klaim pengawasan hanya akan dianggap kosong.
“Jangan omon-omon dan Jangan hanya omong kosong. Kalau berani, kirim surat ke BPK RI sekarang, lalu publikasikan. Tunjukkan ke rakyat bahwa DPRK benar-benar bekerja, bukan hanya pandai bicara,” tegas Nasri, Rabu (29/4/2026).
Ia menilai, transparansi bukan pilihan, melainkan kewajiban. Apalagi yang dipersoalkan adalah dana bencana, anggaran yang seharusnya menjadi penyelamat masyarakat, bukan justru memunculkan dugaan masalah.
“Publik berhak melihat bukti, bukan janji. Setelah surat dikirim, umumkan ke masyarakat. Tunjukkan tanggalnya, nomor suratnya. Supaya jelas dan tidak ada yang disembunyikan, tidak ada yang dilindungi,” ujarnya.
Nasri juga memperingatkan bahwa tanpa langkah konkret dan terbuka, DPRK akan kehilangan legitimasi di mata masyarakat. Menurutnya, rakyat Bener Meriah tidak lagi butuh narasi, melainkan tindakan yang bisa diuji.
“Kalau surat tidak pernah dipublikasikan, maka wajar kita curiga. Ada apa? Siapa yang sedang dilindungi? Jangan sampai Pansus ini hanya jadi panggung sandiwara politik,” katanya.
Ia menegaskan, audit investigatif oleh BPK RI adalah jalur resmi yang tidak bisa diperdebatkan dan menjadi satu-satunya cara untuk memastikan apakah dana Belanja Tidak Terduga (BTT) dan bantuan bencana dikelola secara benar.
“Kalau bersih, audit akan membersihkan nama semua pihak. Tapi kalau ada yang kotor, jangan berharap bisa sembunyi untuk ditutupi. Rakyat sekarang tidak bisa lagi dibungkam,” tambahnya.
Menutup pernyataannya, Nasri menegaskan bahwa DPRK sedang berada di titik krusial, memilih berpihak pada transparansi atau justru dicatat publik sebagai lembaga yang gagal menjalankan fungsi pengawasan.
“Ini soal keberanian. Jangan lindungi siapa pun. Jangan sembunyikan apa pun. Buktikan dengan tindakan, bukan kata-kata. Kirim surat ke BPK RI, dan publikasikan. Rakyat Bener Meriah sedang menunggu, bukan mendengar,” tutup Nasri Gayo.
