Bener Meriah (SJN.Com) – Polemik dugaan mark up pengadaan daging meugang senilai Rp4,5 miliar di Kabupaten Bener Meriah kian memanas. Setelah muncul dugaan komunikasi bernuansa tantangan dari putri Bupati Bener Meriah, gelombang konsolidasi justru semakin menguat, Minggu (28/02/26)
Tiga organisasi, yakni Himpunan Mahasiswa Gayo (HIMAGA), Aliansi Masyarakat Gayo (AMG), dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), resmi mematangkan rencana aksi akbar yang dijadwalkan pada 5 Maret mendatang.
Kolaborasi tersebut melahirkan wadah baru bernama Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Bergerak (AMMB). Aliansi ini dibentuk dalam konsolidasi terbuka yang digelar di Kabupaten Aceh Tengah, sebagai respon atas dinamika yang berkembang serta dugaan intervensi terhadap rencana aksi sebelumnya.
Dalam forum tersebut, empat nama ditunjuk sebagai koordinator aksi, yakni Sinar Harapan, Jamaliga, Ruhdi Sahara, dan Sadra Munawar. Mereka sepakat bahwa aksi 5 Maret bukan sekedar unjuk rasa, melainkan momentum konsolidasi moral dan politik masyarakat Gayo.
“Kami tidak sedang mencari sensasi. Ini soal marwah demokrasi dan uang rakyat. Jika ada yang merasa tertantang, maka jawabannya adalah gerakan yang lebih terorganisir dan terukur,” ujar salah satu koordinator dalam forum konsolidasi.
AMMB menyusun tujuh poin tuntutan utama yang hingga kini masih dirahasiakan. Para koordinator menyebut langkah itu sebagai strategi agar substansi tuntutan tidak lebih dulu digiring opini sebelum disampaikan secara resmi di hadapan publik dan DPRK.
Sumber internal menyebut, tuntutan tersebut akan menyasar aspek transparansi anggaran, audit independen, serta pertanggungjawaban moral dan administratif pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengadaan.
Dengan terbentuknya AMMB, eskalasi isu ini dipastikan memasuki babak baru.
Publik kini menanti, apakah pemerintah daerah memilih membuka ruang klarifikasi dan transparansi, atau justru membiarkan gelombang aksi membesar di tengah situasi pascabencana yang masih membutuhkan konsentrasi penuh.
5 Maret mendatang diprediksi menjadi titik krusial antara klarifikasi atau konfrontasi yang berujung pada Investigasi Mendalam dan bermuara pada eksekusi hukum.
