JAKARTA ( SJNews ) — Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terus memperkuat peran strategisnya dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Melalui rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, Polri mendorong penguatan ekosistem pertanian jagung pakan ternak dari hulu hingga hilir, sekaligus memutus ketergantungan petani terhadap tengkulak.
Rapat koordinasi yang digelar di Mabes Polri, Jumat (6/2/2026), melibatkan Kementerian Pertanian, Perum Bulog, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Kegiatan ini juga diikuti secara daring oleh gugus tugas ketahanan pangan Polda se-Indonesia.
Rakor dipimpin Karobinkar SSDM Polri selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan, Brigjen Pol Langgeng Purnomo. Ia menyampaikan bahwa forum ini menjadi momentum evaluasi kinerja tahun sebelumnya sekaligus konsolidasi strategi ketahanan pangan tahun 2026.
“Indonesia berhasil tidak melakukan impor jagung pakan ternak sepanjang 2025. Capaian ini menjadi dasar bagi kami untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor agar kinerja tahun 2026 dapat lebih optimal,” ujar Brigjen Langgeng.
Pada sisi hulu, Polri berperan sebagai fasilitator permodalan bagi kelompok tani (Poktan) jagung melalui akses Kredit Usaha Rakyat (KUR). Skema pembiayaan ini melibatkan perbankan Himbara guna membantu petani memperoleh modal tanam dan memperluas lahan produksi.
Implementasi program tersebut telah berjalan di sejumlah wilayah, seperti Nagreg dan Ciamis, Jawa Barat, di mana petani binaan Polri memperoleh pembiayaan perbankan untuk meningkatkan produktivitas pertanian jagung.
Senior Vice President BRI, Danang Andi Wijanarko, yang mewakili Himbara, mengungkapkan bahwa pada tahun 2026 BRI menyiapkan plafon pembiayaan KUR Mikro sebesar Rp180 triliun, termasuk untuk sektor pertanian dan ekosistem jagung.
Tidak hanya soal permodalan, Polri juga mengawal stabilitas harga panen di tingkat petani. Melalui kerja sama dengan Perum Bulog, Polri memastikan hasil panen petani diserap dengan harga yang sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP), sehingga petani tidak lagi terjebak praktik tengkulak.
Pengadaan jagung oleh Bulog tahun 2026 mengacu pada Surat Dinas Internal Nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tertanggal 12 Januari 2026, dengan target serapan satu juta ton jagung sebagai cadangan pangan pemerintah, dengan harga Rp6.400 per kilogram.
“Fokus kami adalah menjaga agar harga di tingkat petani minimal sesuai HPP. Di beberapa daerah seperti Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, kolaborasi ini telah mendorong pembelian jagung sesuai standar Bulog,” kata Brigjen Langgeng.
Program ketahanan pangan ini juga diarahkan untuk mengoptimalkan lahan tidur, meningkatkan produksi jagung nasional, serta membangun kemandirian petani melalui pendampingan manajerial agar mampu mengelola usaha tani secara berkelanjutan.
Melalui sinergi lintas sektor tersebut, Polri berharap ekosistem pertanian jagung pakan ternak semakin kuat dan mampu meningkatkan kesejahteraan petani di berbagai daerah Indonesia.