Banda Aceh (SJN.Com) — Kerusuhan yang terjadi di Banda Aceh mendapat sorotan dari Kepala Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) PETA Aceh Tengah. Ia menilai tindakan oknum yang memicu keresahan dan mengganggu ketertiban publik tidak boleh dibiarkan berkembang menjadi persoalan yang kembali mengorbankan masyarakat.
“Jangan lagi masyarakat yang tidak tahu apa-apa menjadi korban. Perdamaian Aceh sudah dibangun dengan pengorbanan yang sangat panjang. Jangan sampai perdamaian yang susah payah kita jaga justru dicoreng oleh ulah oknum yang tidak bertanggung jawab,” tegasnya.
Menurutnya, pemerintah pusat harus segera mengambil langkah yang terukur dalam merespons situasi tersebut. Penanganan tidak cukup hanya melalui pendekatan keamanan, tetapi juga harus menyentuh akar persoalan politik, sosial, ekonomi, dan aspirasi masyarakat Aceh secara menyeluruh.
Ia juga mengingatkan agar situasi tersebut tidak berkembang menjadi konflik yang lebih luas, termasuk memancing reaksi dari kelompok-kelompok yang selama ini menjadi bagian dari dinamika perdamaian Aceh.
“Poros tengah masih ingin menjaga perdamaian. Jangan sampai kondisi seperti ini memaksa mereka mengambil tindakan. Karena kalau sudah terjadi eskalasi, yang paling dahulu merasakan dampaknya adalah masyarakat biasa,” ujarnya.
Di sisi lain, ia meminta pemerintah pusat memahami bahwa masyarakat Aceh tidak memiliki satu pandangan tunggal mengenai masa depan daerahnya. Menurutnya, tidak semua masyarakat Aceh menginginkan kemerdekaan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Negara juga harus tahu, tidak semua masyarakat di Provinsi Aceh ingin merdeka. Masih banyak masyarakat yang ingin Aceh tetap berada dalam NKRI, tetapi dengan tata kelola pemerintahan yang lebih adil, aspirasi daerah yang dihargai, dan pembangunan yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” katanya.
Karena itu, pemerintah pusat dinilai perlu segera menghadirkan solusi yang cepat, tepat, terukur, dan akuntabel. Salah satu gagasan yang kembali didorong adalah pemekaran Provinsi Aceh Leuser Antara (ALA) sebagai bagian dari solusi terhadap aspirasi pembangunan dan representasi wilayah tengah Aceh.
“Kalau pemerintah serius ingin menjaga Aceh tetap damai dan kuat dalam NKRI, jangan hanya melihat persoalan dari sisi keamanan. Dengarkan seluruh aspirasi masyarakat. Salah satunya adalah aspirasi pemekaran Provinsi ALA. Ini harus dibahas secara objektif sebagai bagian dari solusi,” pungkasnya.
