BENER MERIAH (SJN.Com) — Luapan air sungai kembali melumpuhkan Jembatan di Desa Wih Porak, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, Minggu (5/4/2026). Peristiwa yang terus berulang ini kini menjadi bukti nyata lemahnya respons dan nihilnya langkah konkret dari pemerintah, baik tingkat kabupaten maupun Provinsi Aceh.
Sejak hujan deras mengguyur wilayah tersebut sekitar pukul 15.00 WIB, debit air sungai meningkat drastis hingga menutupi badan jembatan. Akibatnya, akses utama warga terputus total tanpa alternatif jalur yang memadai.
Puluhan kendaraan roda dua dan roda empat terpaksa berhenti. Tidak ada pilihan selain menunggu air surut, sementara arus sungai yang deras membuat upaya melintas menjadi tindakan yang membahayakan nyawa.
Ironisnya, kondisi ini bukan kejadian baru. Warga menyebut, setiap hujan deras turun, jembatan tersebut pasti lumpuh. Namun hingga hari ini, tidak ada langkah konkret yang diambil oleh pemerintah untuk menyelesaikan persoalan yang sudah berlangsung lama ini.
Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dan Pemerintah Provinsi Aceh dinilai hanya sebatas hadir saat bencana terjadi, tanpa solusi jangka panjang yang jelas. Pascabencana sebelumnya pun tidak terlihat adanya pembangunan permanen atau upaya serius untuk mengantisipasi luapan sungai di titik rawan tersebut.
“Setiap hujan deras pasti begini. Kami seperti dibiarkan menghadapi masalah yang sama terus-menerus,” ujar salah satu warga dengan nada kecewa.
Kondisi ini bukan sekadar persoalan infrastruktur, tetapi juga menyangkut keselamatan dan kelangsungan hidup masyarakat. Lumpuhnya akses jembatan berdampak langsung pada aktivitas ekonomi warga, terutama distribusi hasil pertanian yang menjadi sumber penghidupan utama.
Ketiadaan solusi hingga saat ini mempertegas kesan bahwa pemerintah gagal membaca prioritas kebutuhan masyarakat di wilayah rawan bencana. Janji penanganan dan mitigasi yang kerap digaungkan seolah hanya menjadi formalitas tanpa realisasi nyata di lapangan.
Hingga malam hari, debit air masih tinggi dan akses jembatan belum bisa dilalui. Warga kembali dihadapkan pada situasi yang sama: terisolasi, tanpa kepastian, dan tanpa kehadiran solusi dari pemerintah yang seharusnya bertanggung jawab. (HK).
