Aceh Tengah, Minggu 29 Maret 2026.
Redaksi.
Takengon / Ada ironi yang begitu telanjang dalam kisah pengungsi di Aceh Tengah hari ini. Mereka kehilangan rumah, harta, dan rasa aman dalam satu waktu yang sama. Namun yang lebih menyakitkan, setelah semua itu berlalu, mereka justru kehilangan satu hal yang seharusnya paling dijaga oleh negara: kepastian.
Alih-alih mendapatkan hunian sementara (huntara) atau Dana Tunggu Hunian (DTH), para pengungsi justru terjebak dalam sebuah ruang abu-abu bernama “data terkunci”. Sebuah istilah yang terdengar teknis, tetapi dampaknya sangat manusiawi dan menyakitkan. Ketika data dikunci, maka hak ikut terkunci. Ketika hak terkunci, maka hidup pun ikut terkatung-katung.
Pemerintah daerah seakan sedang memainkan sebuah permainan catur, di mana pengungsi hanyalah pion yang bisa dipindah, ditahan, atau bahkan “dikorbankan” demi langkah tertentu yang tidak pernah benar-benar dijelaskan kepada publik. Dalam permainan ini, transparansi menghilang, dan keadilan menjadi sekadar jargon kosong.
Bayangkan seseorang yang rumahnya hilang, lalu berharap pada bantuan negara. Ia didata untuk huntara, tetapi huntara tak kunjung dibangun. Ia berharap dialihkan ke DTH, namun sistem berkata tidak bisa karena namanya “sudah masuk data huntara”. Sebuah lingkaran setan administratif yang tidak masuk akal, namun nyata dirasakan oleh mereka yang hidup di dalamnya.
Di titik ini, pertanyaan sederhana muncul: apakah ini murni kelalaian, atau ada sesuatu yang sengaja dipelihara?
Karena sulit untuk percaya bahwa dalam waktu berbulan-bulan, tidak ada solusi yang bisa diambil. Teknologi ada, anggaran disebut tersedia, dan kewenangan berada di tangan pemerintah daerah. Namun yang tidak ada adalah keberanian untuk membuka data, memperbaiki kesalahan, dan mengakui bahwa sistem yang ada telah gagal melindungi warganya.
Lebih jauh lagi, kondisi ini mencerminkan sesuatu yang lebih dalam: krisis empati. Ketika kebijakan dibuat tanpa mendengar suara korban, ketika angka-angka lebih penting daripada manusia, maka yang lahir adalah kebijakan yang dingin dan seringkali kejam.
Pengungsi bukan sekedar data. Mereka adalah keluarga yang kehilangan dapur, anak-anak yang kehilangan tempat tidur, orang tua yang kehilangan rasa aman. Ketika mereka dipaksa menunggu tanpa kejelasan, itu bukan hanya soal administrasi itu adalah bentuk pengabaian yang terstruktur.
Pemerintah daerah seharusnya menjadi pelindung terakhir, bukan justru menjadi tembok birokrasi yang sulit ditembus. Jika data menjadi penghalang, maka data itu yang harus dibuka. Jika sistem menjadi penghambat, maka sistem itu yang harus diperbaiki. Bukan sebaliknya membiarkan manusia beradaptasi dengan kegagalan sistem.
Hari ini, yang dibutuhkan bukan sekadar penjelasan, tetapi tindakan nyata. Bukan sekadar janji, tetapi keputusan. Karena setiap hari yang berlalu tanpa kepastian adalah beban tambahan bagi mereka yang sudah terlalu banyak kehilangan.
Jika keadaan ini terus dibiarkan, maka sejarah tidak akan mencatatnya sebagai sekadar keterlambatan bantuan. Ia akan mencatatnya sebagai kegagalan moral ketika pemerintah memilih diam, sementara rakyatnya menggantung di antara harapan dan keputusasaan.
