LSM Garis Merah :” USUT Dugaan Mafia Tanah Di Kampung Wonosobo”

oleh
Poto: Nasri Gayo Ketua LSM Garis Merah

Suarajurnalisnews.com-Bener Meriah:
Menanggapi adanya keluhan salah satu warga masyarakat di Kecamatan Wih Pesam terkait adanya dugaan mafia tanah di Kampung Wonosobo Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, Ketua LSM Garis Merah Nasri Gayo meminta Aparat Penegak Hukum Kabupaten Bener Meriah untuk melalukan penyelidikan dan pengusutan. Jum’at 07 Oktober 2022.

“Kami meminta kepada Aparat Penegak Hukum baik itu Kepolisian Maupun Pihak Kejaksaan untuk melakukan penyelidikan terhadap adanya dugaan Mafia Tanah dan dugaan Sertifikat ASPAL ( Asli Tapi Palsu ) di Kampung Wonosobo”ucap Nasri.

Hal ini terkait dengan adanya klaim dari salah satu Masyarakat yang mengatakan kepada Kami Bahwa Lahan nya di akui juga menjadi lahan orang lain dengan menunjukan tanda kepemilikan Sertifikat Tanah. Jelasnya.

Lebih lanjut jelas Nasri,dan dari laporan salah satu masyarakat tersebut kami mencoba memastikan objek titik lahan sesuai dengan nomor Sertifikat secara online melalui situs atrbpn.go.id, dan Aplikasi Sentuh Tanahku dan ternyata titik lokasi yang ditunjukan berbeda dengan klaim letak tanah dan klaim koordinat peta surat, sehingga kami menduga ada permainan besar di kampung Wonosobo Kecamatan Wih Pesam ini tentang kejahatan yang terstruktur dan masif yang dilakukan oleh beberapa pihak sehingga bisa merugikan hak orang lain. Tutur Nasri.

Kami menduga bahwa permainan sertifikat ASPAL ini terjadi pada Tahun 2007 dan 2008, sesuai dengan bukti fhotokopi yang kita miliki dan bahkan ada beberapa titik juga diluar kecamatan Wih pesam ini, yang juga terjadi pada kisaran tahun 2007 atau 2008, namun kita meminta juga kepada APH lebih fokus dulu ke kecamatan Wih pesam karena lebih dekat dengan pusat kota.

Nasri juga menghimbau kepada Masyarakat Kabupaten Bener Meriah yang memiliki sertifikat tanah yang terbit pada Tahun 2007/2008 agar segera memastikan bahwa sertifikat yang mereka gunakan sesuai dengan porsil yang seharusnya, agar konflik antar masyarakat tidak terjadi karena ulah beberapa oknum baik dari Aparatur desa maupun dari Oknum BPN itu sendiri, hal ini senada dengan apa yang pernah di sampaikan oleh Kementrian ATR/BPN beberapa waktu yang lalu di Jakarta,ujar Nasri kepada media ini. ( * )

No More Posts Available.

No more pages to load.