Bener Meriah (SJN.Com) — Aroma dugaan permainan anggaran dalam pengadaan daging meugang bantuan Presiden RI Prabowo Subianto untuk korban banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Bener Meriah akhirnya meledak ke jalanan.
Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Masyarakat Bergerak (AMMB) mendatangi dan mengepung kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Bener Meriah, Kamis (5/3/2026).
menuntut penjelasan atas dugaan mark-up pengadaan bantuan kemanusiaan yang dinilai mencederai rasa kemanusiaan.
Aksi tersebut dipicu oleh kekecewaan masyarakat yang menilai bantuan yang seharusnya menjadi penyelamat bagi korban bencana justru diduga dipermainkan oleh oknum yang rakus anggaran
Dalam orasinya, salah satu demonstran, Sadra Munawar, melontarkan kritik keras terhadap para wakil rakyat yang dinilai terlalu sunyi dan lamban merespons isu yang telah menjadi pembicaraan luas di tengah masyarakat.
Menurutnya, sikap diam DPRK hanya akan memperkuat kecurigaan publik bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam proses pengadaan dan distribusi bantuan tersebut.
“Kami tidak ingin tragedi bencana berubah menjadi ladang bancakan anggaran. Jika ada yang bermain di balik bantuan ini, maka itu adalah pengkhianatan terhadap rakyat yang sedang menderita,” teriaknya.
Kemarahan massa semakin memuncak setelah muncul informasi dari warga terdampak bencana yang mengaku hanya menerima sekitar dua hingga empat ons daging per keluarga.
Jumlah itu dinilai sangat tidak sebanding dengan nilai pengadaan yang beredar di tengah masyarakat. Para demonstran menilai kondisi tersebut memperkuat dugaan bahwa proses pengadaan bantuan tersebut tidak transparan dan sarat permainan.
Di sepanjang aksi, massa membawa sejumlah poster bernada tajam sebagai bentuk protes. Di antaranya bertuliskan “Tidak Dibenarkan Korupsi di Bener Meriah”, serta “Pejabat Bukan Penguasa, Melainkan Kacung Rakyat.”
Setelah menyampaikan tuntutan di halaman kantor DPRK, massa kemudian diarahkan masuk ke ruang sidang untuk melakukan audiensi terbuka dengan unsur pimpinan DPRK, beberapa anggota dewan, serta perwakilan dari Dinas Pertanian.
Dalam forum tersebut, Koordinator AMMB, Ruhdi Sahara, secara tegas mendesak DPRK Bener Meriah agar tidak sekadar menjadi pendengar keluhan, tetapi segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengusut dugaan mark-up pengadaan daging bantuan tersebut.
Ia menegaskan bahwa pansus yang dibentuk harus bekerja secara terbuka dan melibatkan unsur masyarakat, agar penyelidikan tidak berubah menjadi sekadar formalitas politik.
Selain itu, massa juga menuntut agar hasil penyelidikan nantinya direkomendasikan kepada aparat penegak hukum, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta Inspektorat Aceh untuk dilakukan audit total terhadap seluruh proses pengadaan dan distribusi bantuan.
“Jika benar ada permainan, maka siapa pun yang terlibat harus bertanggung jawab di hadapan hukum. Jangan sampai bantuan untuk korban bencana justru berubah menjadi pesta keuntungan bagi segelintir orang,” tegas Ruhdi.
Menanggapi tekanan massa, pihak DPRK Bener Meriah akhirnya menyatakan kesediaannya untuk menindaklanjuti tuntutan yang disampaikan demonstran.
Audiensi tersebut kemudian ditutup dengan penandatanganan dokumen kesepakatan antara perwakilan AMMB dan anggota legislatif sebagai komitmen untuk mengusut persoalan tersebut.
Meski aksi berakhir tertib di bawah pengawalan aparat keamanan, massa menegaskan bahwa mereka tidak akan berhenti sampai dugaan penyimpangan bantuan kemanusiaan itu benar-benar dibuka secara terang benderang.
“Ini bukan soal daging meugang semata. Ini soal kejujuran dan keberpihakan kepada rakyat yang sedang tertimpa musibah,” ujar salah satu peserta aksi sebelum massa membubarkan diri.(HK).