Bener Meriah (SJN.Com) – Bener Meriah kembali diguncang polemik panas. Dua organisasi, Aliansi Masyarakat Gayo (AMG) dan Himpunan Mahasiswa Gayo (HIMAGA), menyatakan tengah mematangkan konsolidasi besar-besaran untuk menggelar aksi di Kantor Bupati Bener Meriah, Kamis (26/02/26).
Aksi ini bukan sekedar simbolik, melainkan bentuk kemarahan publik atas polemik anggaran pengadaan daging meugang yang nilainya fantastis, mencapai sekitar Rp4,55 miliar.
Pernyataan Kepala Dinas Pertanian, Uswatun Hasanah, yang menyebut adanya kelebihan anggaran dan rencana pengembalian dana, justru memantik tanda tanya besar.
Bagaimana mungkin anggaran miliaran rupiah bisa disebut “berlebih” setelah proses berjalan? Di mana perencanaan dan pengawasannya? Siapa yang bertanggung jawab atas selisih tersebut?
Koordinator AMG, Sinar Harapan, menegaskan bahwa persoalan ini tidak bisa dibiarkan mengambang tanpa penjelasan rinci kepada publik. Ia menilai ada indikasi kejanggalan sejak tahap perencanaan hingga distribusi.
“Kami tidak ingin ada ruang abu-abu dalam penggunaan uang rakyat. Jika memang ada kelebihan anggaran, publik berhak tahu bagaimana prosesnya, siapa penyedianya, berapa jumlah sapi yang dibeli, dan bagaimana mekanisme pengembaliannya. Jangan sampai ini menjadi preseden buruk dalam tata kelola anggaran daerah,” tegasnya.
Tak hanya soal angka miliaran rupiah, di lapangan juga kami menduga bahwa distribusi daging belum merata. Kontradiksi ini memperkuat dugaan adanya persoalan serius dalam tata kelola program.
Disisi yang sama Ketua Himpunan Mahasiwa Gayio (HIMAGA), Jamalingga, menyatakan pihaknya akan berdiri di garis depan bersama AMG untuk memastikan transparansi ditegakkan.
“Ini bukan sekedar soal daging meugang, ini soal akuntabilitas. Jika ada kelebihan anggaran miliaran rupiah, itu harus dijelaskan secara detail dan terbuka. Pemerintah daerah tidak boleh diam atau setengah-setengah memberi keterangan,” ujarnya.
Saat ini AMG dan HIMAGA terus menggalang dukungan lintas elemen masyarakat. Aksi yang direncanakan dipastikan akan membawa tuntutan tegas, buka data pengadaan, jelaskan alur anggaran, dan pastikan tidak ada satu rupiah pun uang rakyat yang dikelola tanpa pertanggungjawaban jelas.
Polemik ini kini menjadi ujian serius bagi transparansi Pemerintah Kabupaten Bener Meriah. Publik menunggu apakah pemerintah berani membuka semuanya secara terang benderang, atau memilih membiarkan kecurigaan terus membara.” – Pungkas Jamaliga (HK)