“Bantuan untuk Rakyat, atau Keuntungan untuk Elit?”

Foto/dok - Ilistrasi/Suarajurnalisnews.com
Foto/dok - Ilistrasi/Suarajurnalisnews.com

Oleh : Mahasiswa dan Masyarakat Bergerak.

Di Bener Meriah, rakyat masih berjuang bangkit dari banjir. Mereka memperbaiki rumah dengan sisa tenaga. Mereka bertahan dengan sisa tabungan. Mereka hidup dari gotong royong—karena keadaan belum benar-benar pulih.

Lalu bantuan Presiden untuk daging Meugang datang.
Harusnya itu menjadi kabar baik.
Harusnya itu menjadi pelukan negara bagi rakyatnya.

Namun yang muncul justru pertanyaan yang semakin keras terdengar:
Mengapa pembelian tidak mengutamakan peternak lokal?
Mengapa peluang ekonomi tidak kembali ke masyarakat sendiri?
Mengapa isu keuntungan lebih cepat menyebar daripada penjelasan resmi?

Baca Juga  Solidaritas Korban Penembakan, DKI Beri Warna Bendera New Zealand di JPO GBK

Ini bukan sekadar soal sapi.
Ini bukan sekadar soal daging.
Ini soal keberpihakan.

Ketika rakyat sedang susah, setiap kebijakan harus terasa menguatkan mereka—bukan memperkaya lingkar kekuasaan. Jika ada pihak-pihak yang justru merasakan keuntungan lebih besar daripada masyarakat penerima bantuan, maka secara moral ada yang keliru.

Bantuan seharusnya mengurangi beban.
Bukan menambah luka.
Pembagian daging yang tidak sesuai harapan membuat rakyat bertanya-tanya:
Apakah kami benar-benar menjadi tujuan dari program ini?

Baca Juga  Cak Dier : Kajari Baru Bener Meriah semoga lebih serius menangani perkara yang ada

Atau hanya menjadi alasan atas nama?
Di meja-meja elit, mungkin angka terlihat biasa.

Tetapi di dapur rakyat kecil, satu kilo daging adalah kebahagiaan.

Dan ketika kebahagiaan itu terasa tidak adil, yang tersisa adalah kesedihan yang dalam.
Pemerintah daerah memiliki kewajiban moral untuk menjelaskan secara terbuka: prosesnya bagaimana, harganya berapa, dan siapa yang benar-benar diuntungkan.

Transparansi bukan pilihan—ia keharusan.
Karena jika bantuan atas nama rakyat justru melahirkan persepsi keuntungan di lingkar pemimpin, maka yang dipertaruhkan bukan sekadar reputasi.

Baca Juga  SMA Negeri 1 Bukit Raih Juara 1 dan 2 Seleksi Duta Sadar Hukum 

Yang dipertaruhkan adalah kepercayaan.
Dan ketika kepercayaan rakyat hilang,
jabatan setinggi apa pun tidak akan mampu membelinya kembali.

Rakyat tidak butuh pidato.
Rakyat butuh keadilan yang terasa.
Jika kebijakan ini benar untuk rakyat, buktikan dengan keterbukaan.

Jika tidak, sejarah akan mencatatnya sebagai luka di tengah momentum yang seharusnya menjadi berkah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *