-
-
-
Banda Aceh (SJN) – Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FM2P) mendesak Gubernur Aceh untuk segera mengevaluasi kinerja Kepala Dinas Pendidikan Aceh menyusul berbagai masalah serius yang terjadi di dunia pendidikan, khususnya yang baru-baru ini terjadi di wilayah Langsa dan Aceh Selatan. Sabtu (15/2/25)
Beberapa kasus yang mencuat baru-baru ini, seperti dugaan pemerasan, tindak pemukulan oleh oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) Cabang Dinas (Cabdin) Langsa, serta keberadaan data siluman dalam rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), menjadi sorotan utama. FM2P menilai, masalah-masalah ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan tata kelola di sektor pendidikan.
Koordinator FM2P Muhammad Karislan, SE, menyatakan bahwa kasus-kasus tersebut tidak hanya merugikan individu yang terlibat, tetapi juga mencoreng citra institusi pendidikan Aceh secara keseluruhan. “Ini adalah bukti bahwa ada masalah sistemik yang membutuhkan perhatian serius. Kami mendesak gubernur untuk mengambil langkah tegas dengan mengevaluasi Kepala Dinas Pendidikan Aceh dan seluruh jajarannya,” tegasnya.
FM2P juga menyoroti keberadaan data siluman dalam seleksi PPPK yang dianggap mencederai prinsip transparansi dan keadilan. Selain itu, kasus pemukulan oleh oknum ASN dinilai sebagai bentuk pelanggaran etika dan profesionalisme yang tidak bisa ditoleransi serta tertutupnya segala informasi di dinas pendidikan Aceh.
Selain itu FM2P juga menyoroti terkait masalah Kacabdin Aceh syelatan yang sampai hari ini belum menemui titik terang, sedangkan masalah ini sudah berlangsung sangat lama. Kami meminta keterbukaan dari Kepala Dinas Pendidikan untuk menjawab rasa di keadilan masyarakat.
Rekomendasi FM2P:
1. Gubernur Aceh segera memerintahkan audit menyeluruh terhadap Dinas Pendidikan Aceh.
2. Penegakan hukum dan pemberian sanksi tegas terhadap oknum yang terbukti melakukan pelanggaran.
3. Peningkatan sistem pengawasan berbasis teknologi untuk menghindari manipulasi data.
4. Revitalisasi kepemimpinan di Dinas Pendidikan untuk memastikan adanya reformasi tata kelola.
FM2P berharap Gubernur Aceh dapat segera merespons desakan ini demi memperbaiki kualitas pendidikan dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
(Rilis ini diterbitkan oleh Forum Masyarakat Peduli Pendidikan)
-
-
