Samosir (SJN) – Situasi di Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, semakin memanas dengan maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap tenaga honorer dan mutasi sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN). Sejumlah pihak menduga tindakan ini merupakan dampak dari hasil Pilkada Desember 2024, di mana beberapa ASN dan tenaga honorer disebut-sebut tidak memilih petahana. Akibatnya, banyak pegawai berusaha mencari perlindungan agar terhindar dari pemecatan atau mutasi.
Pada Selasa, 21 Januari 2025, belasan guru terlihat berjalan dari kantor DPRD Samosir menuju kantin di kawasan perkantoran Parbaba, Desa Siopatsosor, Kecamatan Pangururan. Keberadaan mereka memunculkan pertanyaan, terutama setelah seorang wartawan bertanya kepada mereka, “Ada rapat apa, Bu, di kantor dewan?” Namun, para guru hanya tersenyum tanpa memberikan jawaban, seolah ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Hal ini memicu spekulasi di kalangan wartawan yang berada di lokasi.
Seorang wartawan bernama Petrus Tampubolon kemudian mengungkapkan bahwa para guru itu dipanggil oleh anggota DPRD Magdalena Sitinjak, dari Partai NasDem—partai pendukung calon petahana Vandiko Timoteus Gultom dalam Pilkada 2024. “Mungkin ada yang lari saat Pilkada kemarin,” ujar Petrus, menyinggung kemungkinan adanya interogasi terkait dukungan politik mereka.
Wartawan yang mendengar informasi ini mencoba menghubungi Magdalena untuk klarifikasi, namun hingga berita ini ditulis, ia belum memberikan tanggapan. Upaya konfirmasi kepada beberapa anggota DPRD lainnya pun dilakukan. Dari beberapa yang dihubungi, hanya tiga anggota dewan yang bersedia memberikan pernyataan.
Nasip Simbolon, pimpinan sementara DPRD Samosir, menegaskan bahwa tidak ada agenda resmi selain pembahasan tata tertib DPRD periode 2024–2029 pada hari itu. Ia pun tidak berkomentar mengenai kedatangan para guru. Anggota DPRD lainnya, Fidelis Malau dari Partai Golkar, menyatakan tidak mengetahui adanya guru yang datang karena tidak ada surat edaran terkait. Sementara itu, Polten Simbolon, juga dari Partai Golkar, menegaskan bahwa rapat seperti itu tidak mungkin dilakukan karena alat kelengkapan dewan (AKD) belum terbentuk.
Ketua DPC LBH Perjuangan Rakyat Merdeka, Hotman Siagian, mencurigai adanya “rapat siluman” yang melibatkan oknum anggota dewan dan para guru. “Dalam suasana mutasi dan pemberhentian tenaga honorer yang sedang ramai saat ini di Samosir, saya harap tidak ada pihak yang mencoba memancing di air keruh,” tegas Hotman.
Ketidaktransparanan ini memunculkan spekulasi bahwa ada agenda tersembunyi di balik pertemuan tersebut, terutama di tengah polemik mutasi ASN dan PHK honorer di Samosir. [Hg]