Suarajurnalisnews.com-Banda Aceh:
Preseden memilukan kembali secara nyata dipertontonkan oleh Pj Walikota Banda Aceh Bakri Siddiq ditengah kondisi yang katanya keterbatasan anggaran. Pj Walikota justru membawa puluhan orang rombongan pemko Banda Aceh untuk berangkat menyaksikan acara rakernas Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI) ke-XI di Palembang.
“Sungguh memilukan, Pj Walikota B.Aceh selama ini selalu menjadikan dalih bahwa kondisi anggaran sedang minim jika untuk program keagamaan seperti sarana ibadah dan program kerakyatan seperti pemberdayaan ekonomi rakyat. Namun, faktanya Bakri Siddiq justeru membawa puluhan rombongan pemko Banda Aceh ramai-ramai mengikuti acara rakernas JKPI yang digelar Palembang, padahal apa urgensinya acara tersebut hingga harus membawa banyak pejabat daerah kesana dikala kondisi keuangan daerah belum stabil. Sehingga dapat dikatakan dikala rakyat kesulitan, Pj Walikota justru ramai-ramai mengajak banyak orang ke Palembang jalan-jalan,” ungkap koordinator Gerakan Mahasiswa Peduli Rakyat (GeMPUR) Asrialdi, Kamis 3 November 2022.
Asrialdi menyebutkan, keputusan Pj Walikota membawa banyak rombongan ke Palembang itu pada dasarnya adalah bentuk pemborosan anggaran padahal seharusnya anggaran untuk perjalanan dinas para rombongan pemko tersebut bisa dimanfaatkan untuk membantu rakyatnya. Berapa biaya tiket pesawat, biaya penginapan, konsumsi, akomodasi dan sebagainya yang dikeluarkan pemko untuk puluhan orang yang berangkat, tentunya tidak sepadsn dengan fitback yang diterima masyarakat.” Pj Walikota Bakri, sungguh terhadap kondisi rakyatmu kau tak sama sekali tak peduli, hingga hanya bisa menghadirkan kebijakan yang memilukan dan melukai hati,” katanya mengaku prihatin.
Menurut GeMPuR, kendatipun Pj Walikota Banda Aceh berjanji tidak memangkas dan mencoret alokasi anggaran program keagamaan dan kerakyatan, namhn faktanya hingga saat ini sudah memasuki november dan akhir tahun anggaran sejumlah program juga tak kunjung dijalankan bahkan SPD nya masih ditahan dengan dalih ketersediaan anggaran. “Membawa banyak orang jalan-jalan justru anggarannya ada, ini menunjukkan bahwa Pj Walikota Banda Aceh merupakan sosok pemimpin yang jelas-jelas tidak pro rakyat. Ini kali kedua Bakri membawa banyak pejabat keluar daerah, sebelumnya ke Padang, kali ini ke Palembang,” jelasnya.
Dia memaparkan, berdasarkan hasil amatan GemPuR, sejumlah program keagamaan atau pembangunan sarana ibadah yang belum di jalankan diantaranya dan kemungkinan gagal dilaksanakan tahun ini diantaranya, bantuan pembangunan masjid At-Taqwa Stui, Pembangunan dayah Nurun Nabi Lambhuk, Bantuan mukenah bagi masyarakat kurang mampu dan sejumlah program keagamaan lainnya.
Kemudian, program pemberdayaan ekonomi yang hingga saat ini budidaya ikan kakap kelompok tambak Bakau, bantuan alat kerja bagi pedagang ikan Al Mahirah, dan banyak lagi program sarana ibadah atau keagamaan maupun pemberdayaan ekonomi rakyat yang belum dijalankan dan berkemungkinan sudah dicoret atau dipangkas oleh Pj Walikota.
“Sepertinya pernyataan Pj Walikota yang menyebutkan tidak ada pemangkasan atau penghapusan program keagamaan dan kerakyatan hanyalah sebatas omong kosong belaka, sementara banyak program tersebut hingga saat ini belum dijalankan juga. Ini akan jadi catatan buruk selama kepemimpinan Bakri dan masyarakat akan menganggap Pj Walikota Banda Aceh pemimpin yang cakapnya tak serupa bikin,” imbuhnya.
Pj Walikota Banda Aceh justru sok-sokan menyantuni anak yatim di Palembang, padahal anak yatim dan duafa di Banda Aceh sebagai daerah yang dipimpinnya saat ini justru sangat kurang perhatian. “Apa sentuhan program ril untuk anak yatim dan duafa di Banda Aceh? Justru program-program yang dulu sering menyentuh duafa dan anak yatim dari pemko kini telah mulai meredup dan tak kelihatan. Sungguh memprihatinkan,” katanya.
- Inflasi Banda Aceh Masih Diatas 5%, Pemko tidak serius jalankan amanah presiden
Di tengah kejadian puluhan orang rombongan pemko yang dibawa Pj Walikota ke Palembang, salah satu persoalan serius yang kini dihadapi oleh masyarakat kota Banda Aceh adalah tingkat inflasi yang masih cukup tinggi.
“Tingkat inflasi Banda Aceh pada oktober 2022 masih memprihatinkan. Berdasarkan data BPS, pada bulan Oktober memang terjadi deflasi dari september sebesar 0,49%, namun angka itu terlalu kecil sehingga masih diatas arahan presiden yang mengharuskan dibawah 5%. Tingkat inflasi year to date oktober 2022 masih 5,22%, dan juga terjadi inflasi YOY mencapai6,92 %. Ini menunjukkan bahwa Banda Aceh belum maksimal menjalankan amanah dan arahan presiden terkait pengendalian tingkat inflasi daerah,” tegasnya.
Dia juga menilai selain kegiatan simbolis pasar murah yang dilakukan sekali oleh Bakri Siddiq, upaya lainnya dalam penanganan inflasi justru terkesan sebatas rapat belaka tanpa ada langkah kongkret yang nyata. “Seharusnya uang yang digunakan untuk membawa jalan-jalan banyak pejabat daerah ke Palembang itu dspat digunakan untuk mengoptimlkan sejumlah kegiatan untuk menekan angka inflasi. Namun sayangnya Pj Walikota Banda Aceh sepertinya memang terbukti kurang peduli dengan jeritan masyarakat kecil yang semakin sulit ditengah harga barang yang belum stabil. Padahal banyak arahan presiden dan mendagri ke pemerintah daerah yang harus dilaksanakan dalam penanganan inflasi, namun sepertinya kurang serius dikerjakan sehingga Pj Walikota lebih memilih menghabiskan anggaran untuk membawa banyak orang jalan-jalan daripada menggunakan anggaran untuk pengendalian inflasi sebagaimana arahan pemerintah pusat dan kondisi riil masyarakat. Sungguh Pj Walikota kembali telah melukai hati rakyatnya dengan sikap boros dan berpoya-poya untuk hal yang tak urgent bagi rakyatnya,” tutupnya.[@h]
