Suarajurnalisnews.com-Kutacane:
Terkait pengadaan baju dinas penyuluh pertanian Aceh Tenggara tahun anggaran 2022, diduga ada keterlibatan campur tangan Pejabat Teras dalam Pemerintahan Kabupaten Aceh Tenggara, pasalnya, dalam pengadaan baju seragam tersebut dikerjakan tanpa adanya tender dalam LPSE. Sesuai mekanisme yang berlaku. Selasa 15 November 2022.
Hal itu dikatakan Ketua LSM Lembaga Pemberantas Korupsi (LPK) Aceh Tenggara Datuk Raja Mat Dewa Kepada Media ini Selasa 15 November 2022 pengadaan baju dinas itu sarat masalah. Penawaran tidak melalui tender, tetapi penunjukan langsung,jelas jelas ini melanggar aturan ujar Datuk
Ada dua kegiatan pada dinas pertanian yang prosesnya tidak melalui tender ,lelang dalam LPSE namun keduanya sudah terealisasi 100 %,ini suatu kelalaian atau kesengajaan sebut Ketua LPK
Kita meminta kepada pihak penegak hukum baik kejari dan polres Agara Agar mengusut kasus tersebut ,agar tidak tutup mata dalam kasus tersebut ,usut sampai ke akar akarnya siapa saja yang bermain dalam kegiatan tersebut.
Sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), Inspektorat Daerah memiliki peran dan unit kerja yang sangat strategis baik ditinjau dari aspek fungsi dan tanggung jawab dalam manajemen maupun dari segi pencapaian visi dan misi serta program-program pemerintah. Jika benar terjadi diharapkan agar memberi tindakan langsung kepada Kuasa Pengguna Anggaran mau pun yang di kerusakan, tandas Datuk
Sebelumnya Kadis Pertanian Agara Riskan SP ketika di hubungi media ini mengatakan selaku kuasa pengguna Anggaran Saya sudah menguasakan Kegiatan tersebut kepada Kabid Bidang Penyuluhan yakni Saudara Zulkarnaen ,silakan menjumpai beliau untuk lebih sebutnya singkat.
