Suarajurnalisnews.com|| Jakarta: Penjabat (Pj.) Bupati Bener Meriah Drs. Haili Yoga, M.Si menghadiri Rapat Koordinasi Asosiasi Kepala Daerah Indonesia (APKASI) Tahun 2022 Tentang Tindak Lanjut Penyelesaian Permasalahan Tenaga Non-ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah bertempat di Grand Sahid Hotel, Jakarta. Rabu (21-09-2022)
Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas yang hadir langsung pada rapat tersebut menyampaikan saat ini pemerintah tengah melakukan pendataan tenaga non-ASN. Koordinasi lintas sektor terkait juga terus dilakukan untuk menemukan solusi terbaik dalam penyelesaian permasalahan tenaga non ASN. “Kita Kemenpan-RB bersama BKN berkomitmen akan menuntaskan permasalahan ini dengan segala pertimbangan dan upaya yang ada, akan tetapi juga akan bertindak tegas terhadap validasi data Non-ASN yang ada di daerah” ucap Abdullah Azwar Anas Menteri PAN RB dalam pembukaan acara tersebut.
Abdullah Azwar Anas juga menambahkan terkait perekrutan Tenaga Non-ASN atau Honorer menyarankan agar menerapkan sistem Computer Assisted Test (CAT) yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, demi mencapai kualitas yang mumpuni, selain itu perekrutan juga nantinya akan ada standar seleksi demi menghasilkan Sumber Daya Manusia yang mempunyai kapasitas dan berkualitas.
” Saran kami, nanti kalaupun ada perekrutan bagi Tenaga Non-ASN, Pemerintah Daerah yang melakukan rekrutmen agar menerapkan sistem CAT, seperti yang ada dibeberapa daerah lain yang sudah menerapkannya, artinya hasil yang didapat nanti pasti punya kualitas dan kapasitas, tentukan standar perekrutannya juga” ujarnya.
Selain itu, Menpan-RB juga menyampaikan agar menciptakan sebuah inovasi seperti halnya memberdayakan anak didik dari kalangan yang kurang mampu yang terancam drop-out dari sekolah tersebut dan memberikan ruang klaster lain yang setara dengan tingkatannya. Ini juga merupakan suatu upaya pada penanganan kemiskinan, juga apabila memungkinkan dengan skil yang dimiliki oleh anak tersebut, bagi suatu perusahaan yang akan menampung anak-anak tersebut tentu dengan menerapkan suatu pelatihan terlebih dahulu, ini tentu akan menguntungkan perusahaan sendiri juga bagi anak yang diberdayakan tersebut.
Dan ia juga menyampaikan hal tersebut dilakukan agar mencapai suatu pelayanan yang memudahkan bagi masyarakat, seperti contoh lainnya terkait pelayanan pada perizinan dan masih banyak lagi. Hal tersebut disampaikan oleh Menpan-RB pada acara pembukaan Rakor APKASI dan Tindaklanjut penyelesaian Permasalahan Tenaga Non-ASN jadi P3K.
Pada acara tersebut juga dilaksanakan diskusi dengan menghadirkan narasumber Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana, Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Arianti Anaya, Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PAN-RB Alex Denni, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nunuk Suryani, Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kementerian Keuangan Made Arya Wijaya, Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah (FKKPD) Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Cheka Virgowansyah.
Disela-sela itu, Pj. Bupati Bener Meriah Drs. Haili Yoga, M.Si mengatakan berupaya agar adanya kejelasan terkait Tenaga Non-ASN atau Honorer pada Tahun 2023 mendatang, “Kami atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah dalam mengikuti Rakor Apkasi saat ini, berupaya dan berusaha agar ada titik terang terkait status Tenaga Non-ASN tahun 2023 nantinya” ujar Pj. Bupati Bener Meriah itu.
Hadir pada kesempatan tersebut Sekretaris Kementerian PAN-RB Rini Widyantini, Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Sutan Riska Tuanku Kerajaan, Sekretaris Jenderal APKASI Adnan Purichta Ichsan, Mewakili Kemendik, mewakili Kemenkeu, Kepala BKN, mewakili Kemenkes dan para Bupati di seluruh Indonesia. (Rel)